Gusya Zihan Amsarani

MENOLAK LUPA : BUDI UTOMO, LATAR BELAKANG DAN TUJUAN. sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah. Maka, tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari berdirinya Boedi Oetomo (BO) di Batavia atau Jakarta. BO didirikan oleh beberapa siswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) atau sekolah dokter untuk bumiputera, cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI). Beberapa tokoh pendiri Boedi Oetomo antara lain Soetomo, Soeraji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan lainnya. Pendirian BO dapat diwujudkan berkat gagasan Wahidin Soedirohoesodo. Latar Belakang Sejarah Menjelang akhir abad ke-19, kondisi Hindia Belanda atau Indonesia mulai mengalami perubahan. Seiring dengan diterapkannya Politik Etis atau Politik Balas Budi, orang-orang Belanda yang mendukung kesetaraan semakin banyak yang muncul. Salah satu orang Belanda pendukung etisme, demikian ...

 Tahap Pengesahan Rancangan Undang-undang Suasana Rapat Paripurna DPR Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).   Sebelum membuat sebuah produk bernama UU, maka diperlukan dahulu Rancangan Undang-undang (RUU).  Dikutip dari Wikipedia, Rancangan undang-undang (RUU) adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. RUU itu sendiri tidak akan bisa diberlakukan menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan tidak disetujui oleh eksekutif, begitu sebaliknya. Rancangan Undang-Undang yang diunggah dalam menu Produk dibuat berdasarkan permintaan dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya untuk kepentingan pembentukan undang-undang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat....

 FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 C. FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD 1945 menempati urutan tertinggi dalam Sistem Peraturan Nasional. Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305). Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Perat...

 Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Menurut buku PPKN SMP VIII oleh Kemendikbud (2017), sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, semua peraturan perundang- undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata Urutan Pe...